Sejarah Perekonomian Indonesia
Masa Orde Baru
Perlu diketahui bahwa masa orde baru juga biasa di
sebut awal mula munculnya masa demokrasi pancasila. Di mana masa orde baru ini
pemerintahan berada di tangan suharto yang mana kala itu menjadi sebagai
seorang presiden.
Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan
yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan
pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga
mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah
jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal
anggaran negara.
Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya
berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung
oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut
dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi
Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan
pemerataan pembangunan.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan
ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi
berarti mengendaliakan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.
Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana
ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana
yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Nah, Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras
membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama.
Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan
ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” dalam artian kepemimpinan
suharto di awal pemerintahannya dihadapkan pada kondisi perekonomian negara
indonesia dalam kondisi yang sangat terpuruk.
Adapun langkah pertama suharto yang bisa dikatakan
berhasil kala ia memimpin adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di
bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu
tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno,
pendahulunya. Hal itu dilakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor
perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, dan memperhatikan ekonomi pasar serta
merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.
Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS
No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan
pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS
tersebut adalah sebagai berikut.
Ø Mendobrak
kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan,
seperti :
a. Rendahnya penerimaan Negara
b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi
kredit bank
d. Terlalu
banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan
prasarana.
Ø Untuk
melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
1. Mengadakan
operasi pajak
2. Cara pemungutan pajak baru bagi
pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan
menghitung pajak orang.
Selain itu, perlu diketahui bahwa Suharto menerapkan
cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia kala itu,
yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola
Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik
lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dengan
melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh
pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank
Dunia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya.
Dampak
Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena
setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun
dapat terlihat secara konkrit.
2. Indonesia mengubah status dari negara
pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang
memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti
dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
4. Penurunan angka kematian bayi dan angka
partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1. Kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber daya alam
2. Perbedaan ekonomi antardaerah,
antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam
3. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan
(Marginalisasi sosial)
4. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis
yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
5. Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya
dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung
terpusat dan tidak merata.
Sumber :
http://anthyscrub.blogspot.com/2014/04/sejarah-perekonomian-indonesia-masa.html
