Tulisan Tentang Kemiskinan

KEMISKINAN

Pengertian Kemiskinan

Selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan studi tentang kemiskinan, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan dan apa pula faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas umumnya masih simpang-siur. Antara ahli yang satu dengan ahli yang lain telah melukiskan masalah ini secara berbeda-beda. Levitan (1980) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidaksanggup-an untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan, dengan nada yang sama Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ala, 1981: 1-3).

          Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti  rendahnya  penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

A.   Penyebab kemiskinan

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan- kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Badan Pusat Statistik mencatat, indeks kemiskianan pada Maret 2012 sebesar 0,36. Padahal, pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukan dua hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antar penduduk miskin dan juga semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp 259.520 per bulan.

B.    Dampak Kemiskinan

Sekarang kemiskinan sudah memberikan dampak yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang dapat menyebabkan beragam masalah tapi untuksekarang masalah yang paling penting adalah bagaimanacaranya anak-anak kecil yang sama sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Pertamaitulah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintahkarena jika masalah itu tidak dapat dibereskan maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi. Dan juga banyak orang-orang miskin terkena penyakit tapi merekasulit untuk berobat ke dokter karena mahal, walapun pemerintah sudah memberikan kartu kemiskinan tapi itu tidak menjamin di rumah sakit.

C. Cara Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademisi, kalangan politik dan tentunya masyarakat sendiri perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. Pemerintah sangat mendukung setiap prakarsa dan inovasi yang dijalankan serta dikembangkan oleh semua pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini.

Refrensi :

http://www.scribd.com/doc/94534320/dampak-kemiskinan

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/03/16570788/Kemiskinan.Indonesia.Semakin.Kronis

Perekonomian Indonesia Pada Pemerintahan Orde Baru

Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Orde Baru

Perlu diketahui bahwa masa orde baru juga biasa di sebut awal mula munculnya masa demokrasi pancasila. Di mana masa orde baru ini pemerintahan berada di tangan suharto yang mana kala itu menjadi sebagai seorang presiden.

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.

Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. 

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Nah, Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” dalam artian kepemimpinan suharto di awal pemerintahannya dihadapkan pada kondisi perekonomian negara indonesia dalam kondisi yang sangat terpuruk.

Adapun langkah pertama suharto yang bisa dikatakan berhasil kala ia memimpin adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Hal itu dilakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, dan memperhatikan ekonomi pasar serta merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.

Ø  Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

a. Rendahnya penerimaan Negara

b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi  impor yang  sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

Ø  Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

1.       Mengadakan operasi pajak

2.       Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Selain itu, perlu diketahui bahwa Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia kala itu, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya.

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1.         Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.

2.         Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa  yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

3.         Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

4.         Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

 Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1.         Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

2.         Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam

3.         Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

4.         Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

5.         Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

Sumber :

http://anthyscrub.blogspot.com/2014/04/sejarah-perekonomian-indonesia-masa.html

Perekonomian Indonesia

1.      Sistem Ekonomi Liberal

Kebaikan:

1.      Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.

2.      Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.

3.      Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.

4.      Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Kelemahan:

1.      Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.

2.      Menyebabkan munculnya monopoli dalam masyarakat.

3.      Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.

4.      Sulit terjadi pemerataan dalam pendapatan.

2.      Sistem Ekonomi Terpusat

Kebaikan:

1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
5. Jarang terjadi krisis ekonomi.

Kelemahan:

1. Mematikan inisiatif individu untuk maju
2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya
4. Perhatikan bagaimana sistem ekonomi terpusat memecahkan persoalannya

3.      Negara Penganut Sistem Ekonomi

Ø  Liberal:

Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Kanada, Belgia, Denmark, Jerman, Italia, Portugal, Spanyol Polandia, Swedia, India, Jepang, Korea Selatan, Philipina, Taiwan, Thailand, Singapura.

Ø  Terpusat:

 Cina, Korea Utara, dan Rusia.

Ø  Campuran: 

Indonesia, Mesir, dan Malaysia.